a

Demo Bikin Investor Lari dari Indonesia?

Aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari kemarin, ternyata sangat berpengaruh terhadap iklim ekonomi Indonesia. Aksi yang berlangsung di sekitar gedung MPR DPR RI, Senayan ternyata berimbas pada investasi di Indonesia.

Dikutip melalui CNBC Indonesia, sejak Senin 23 September 2019 beberapa demonstrasi sudah membuat investor asing berniat meninggalkan pasar saham tanah air. Bahkan dana yang ditarik oleh para investor mencapai Rp 2,77 triliun dalam 5 hari perdagangan terakhir. Sepanjang sebulan terakhir, investor asing sudah lari dan membawa dana Rp 7,10 triliun di semua pasar dan khusus pasar reguler, asing net sell Rp 6,72 triliun.

Beberapa hal dipicu oleh protes masyarakat, terutama mahasiswa yang menggelar aksi menolak pengesahan sejumlah RUU yang dianggap memuat pasal-pasal bermasalah. Aksi demonstrasi tersebut dipusatkan pada gedung DPR/MPR RI sejak Senin-Selasa (23-24 September).

Beberapa pakar ekonomi bisnis pun ikut angkat suara terhadap fenomena ini. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik, Raden Pardede, dalam pernyataannya mengajak agar semua pihak untuk terbiasa dengan demokrasi dan menyatakan pendapat secara bebas.

Namun, perlu digaris bawahi, bahwa penyeruan suara dalam kebebasan berpendapat perlu dilakukan secara tertib, dan teratur. Tanpa melanggar aturan – aturan yang telah disepakati undang – undang dan norma.

Karena jika demonstrasi dilakukan secara brutal dan tidak terarah, Raden Pardede mengingatkan dampaknya terhadap investasi. Apalagi jika protes demonstrasi yang dilakukan masyarakat terutama mahasiswa berlangsung dalam periode lama.

Sebagai contoh, saat ini Hong Kong sedang mengalami masalah serupa soal demonstrasi massa yang telah berlangsung berbulan – bulan. Masyarakat Hong Kong melakukan demonstrasi tersebut karena terjadi ketidakadilan sehingga mereka melakukan protes tentang undang-undang, khususnya pada bidang ekstradisi.

“Saya belum melihat dampaknya untuk jangka pendek, namun kalau demo ini berlangsung lama tentu bisa menciutkan minat investasi,” kata Raden Pardede dikutip melalui CNBC Indonesia.

Menurut dirinya, pada masalah ini semua pihak harus bisa mengaku salah secara jujur, terbuka dan mengoreksi kesalahan, termasuk mendapat masukan dalam pembuatan RUU.

Opini lain juga muncul dari beberapa perwakilan industri Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau biasa disingkat dengan julukan Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan bahwa pelaku usaha yang ada di Indonesia ikut memperhatikan dan mau tidak mau akan terkena efek imbas dari semua UU dan RUU saat ini. Tentunya peraturan – peraturan pemerintah tersebut nantinya akan berpengaruh juga terhadap stabilitas sosial politik Indonesia.

Bisnis, lanjutnya, hanya bisa bergerak dan tumbuh dalam kondisi sosial-politik yang stabil tanpa huru – hara. Kita dapat belajar dari Hong Kong yang telah berbulan – bulan dalam posisi mencekam dan tercetus dari demonstran.

“Walaupun demo adalah ekspresi demokrasi yang dihargai. Demo di Indonesia punya track record yang buruk di mana massa kerap menjadi anarkis. Merusak atau menciptakan kondisi yang tidak aman untuk melakukan kegiatan usaha,” kata Shinta.

Ia meminta agar pemerintah, terutama DPR khususnya, agar lebih memperhatikan konsekuensi penetapan UU dan RUU tersebut terhadap kegiatan usaha dan daya saing Indonesia.

“Tidak hanya masalah anggaran untuk penetapan hukum. Tetapi harus ada kajian dan penjelasan tentang biaya compliance-nya bagi pelaku usaha dan efek ekonominya bagi iklim usaha Indonesia,” kata Shinta.

Share With:
Rate This Article