Solusiukm
solusiukm

Rumah Tak Tercantum dalam SPT Tak Bisa Dijual?

Akhir-akhir ini masyarakat kian disibukkan dengan urusan perpajakan yang mewajibkan masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk melaporkan pajak tahunan pada pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak Indonesia (Ditjen). Yang masuk ke dalam program wajib pajak tahunan adalah masyarakat Indonesia, baik dalam bentuk perorangan maupun badan. Anda pun sebagai entrepreneur diharapkan untuk berkontribusi dan bekerjasama terhadap peraturan pemerintah tersebut yang telah tercantum dalam perundang-undangan.

Banyak masyarakat yang dikejutkan dengan sebuah penyebaran berita melalui pesan singkat. Pesan yang beredar tersebut berisi mengenai properti jual beli tanah, bangunan, rumah yang ditransaksikan harus tercantum dalam SPT maupun tax amensty. Jika properti-properti tersebut tidak terdaftar, maka nantinya tidak akan bisa dijual.

Berikut isi pesan yang telah menyebar melalui pesan singkat;


TELITI SEBELUM MEMBELI

Teman-teman, sekarang peraturan baru, kalau mau jual rumah, tanah, atau aset yg lainnya, asets yg akan dijual harus tercatat di SPT tahunan pemilik atau di laporan TA (Tax Amnesty).

Kalau harta tersebut tidak tercantum dalam SPT or Tax Amnesty maka Pajak PPh & BPHTB tidak bisa di Validasi, berarti Transaksi jual-beli tidak bisa dilakukan alias Batal.

Harap hati-hati kalau akan bayar Down Payment, pastikan bahwa asset tsb (tersebut) tercantum dlm (dalam) SPT or Tax Amnesty.
Harus secara tegas tanyakan dahulu pada Pemiliknya agar tidak terjadi kisruh dikemudian hari.”


Dikarenakan berita tersebut semakin tersebar luas di kalangan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan, melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, mengklarifikasi berita tersebut secara resmi agar keresahan masyarakat tidak semakin melebar. Ia berkata bahwa informasi yang menyebar mengenai ‘Teliti sebelum membeli’ yang berisi mengenai keabsahan pembelian properti, merupakan informasi yang tidak benar alias hoax belaka.

Hal ini diharapkan menjawab ramainya kabar di media pesan bahwa jual beli tanah dan bangunan harus tercatat di dalam SPT dan jika tidak, aset tersebut tidak dapat dijual.

Direktorat Jenderal Pajak pun menambahkan, selama ini, kewajiban dari penjual properti adalah dengan menyetorkan Pajak Penghasilan terutang dari keuntungan. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016.

Terkait kewenangan pejabat pertanahan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau pejabat lelang hanya dapat menandatangani akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak, apabila kewajiban pengalihan harta tersebut telah dilunasi dan divalidasi oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Tidak ada persyaratan atau ketentuan bahwa tanah dan atau bangunan tersebut harus sudah dilaporkan pada SPT atau diungkapkan dalam Tax Amnesty.

Artikel Terkait

Iklan Produk Diliat Banyak Orang; B

marsha

Bisnis Jangan Sendirian! Enaknya Ditemenin, Why?

marsha

RAHASIA Teh Pucuk dan Teh Javana Biar Masyarakat Beli Terus

marsha